Anggota Komisi IV DPR-RI Johan Rosihan Tolak Fasilitas Hotel Mewah Bagi Anggota DPR Yang Sedang Menjalani Isolasi

Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menolak dengan tegas adanya kebijakan pemberian fasilitas hotel berbintang bagi anggota DPR RI hingga staf yang tengah menjalani isolasi mandiri (isoman) COVID-19.

Baca juga: Bhabinkamtibmas Jempong Baru Lakukan Restorative Justice Terhadap Kasus Pemukulan

“Semoga saja tidak ada anggota dpr yang positif, kalau pun ada agar dapat ditangani secara baik, professional dengan tidak menciderai rasa Keadilan masyarakat, semua warga negara berhak untuk mendapat kan perlindungan, pengayoman dan Pelayanan dari Negara.ujar Johan, Kamis(29/7/20021)

Baca juga: Ikuti Sayembara Slogan Bibit Unggul NTB, Berhadiah Voucher Makan dan Uang Saku

Menurut Johan khusus utk anggota dpr, cukup lah memakai fasilitas yang sudah ada, seperti optimalisasi RJA Kalibata yang banyak kosong atau Wisma DPR yang di Bogor dll

Baca juga: PHDI Pusat Mengeluarkan SK Pemberhentian dan Mengangkat PJs Ketua Pengurus Harian PHDI NTB

“Alokasikan anggaran tersebut lebih tepat dan jauh lebih bermanfaat untuk masyarakat yang memang membutuhkan di daerah pemilihan masing-masing Anggota DPR.ujar Johan

Baca juga: Ingin Bangun Desanya, Pria Ini Nekat Pergi Daftar Balon Kades dengan Jalan Kaki 3 Kilometer

Politisi PKS ini menjelaskan banyak sekali lapisan masyarakat yang kini tidak mempunyai rumah layak huni dan tidak mempunyai rumah untuk isoman, sehingga alokasi anggaran untuk anggota dewan itu lebih tepat diarahkan untuk masyarakat yang lebih membutuhkan, ” kata Johan

Baca juga: Jalur Arah Utara Jalan Udayana Mataram Terpaksa di Tutup Untuk Kendaraan Saat Demo 11 April 2022

Legislator dapil NTB ini mengatakan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 ini telah berdampak pada ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, lanjutnya, penerapan PPKM yang bertujuan menekan laju kasus COVID-19 di Tanah air, harus tetap menghitung dampaknya pada masyarakat.

Saat ini, menurut Johan, Indonesia sedang berada dalam situasi luar biasa yang membutuh langkah dan kebijakan yang juga luar biasa oleh semua pihak, termasuk parlemen.

Baca juga: PHDI Pusat Tunjuk Komang Rena Jadi Ketua PHDI NTB Gantikan IMS Karena Status Tersangka

“Akan jauh lebih bijak dan dirasa tepat sasaran, apabila alokasi anggaran fasilitas hotel tersebut lebih berpihak pada program strategis dalam membantu masyarakat di seluruh Indonesia, ” ucap politisi. PKS

Joham berharap kebijakan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI tersebut dikaji ulang dan anggarannya dialokasikan dengan lebih bijak untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia.

Baca juga: Zouin : Zul Dari Senayan Benahi Kampung Menuju Indonesia Menang

Sebelumnya, Setjen DPR menyebutkan akan memberikan fasilitas hotel bintang tiga bagi anggota legislatif hingga staf yang tengah menjalani isolasi mandiri COVID.

Dalam surat tertanggal 26 Juli 2021 yang diteken Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, disebutkan bahwa Setjen telah bekerja sama dengan beberapa hotel untuk menyediakan fasilitas isolasi dan karantina bagi anggota legislatif.(Adbravo)